Nah Lho, Pj Bupati Ogah Lindungi Pejabat Tukang Pungli, UPP Di intruksikan Meski Kecil Harus Diproses Hukum

KARAWANGBEKASI.DISWAY.ID - Unit Pelayanan Publik Sapu Bersih Pungutan Liar (UPP Saber Pungli ) Kabupaten Bekasi mulai bekerja mengawasi praktik pungli dan siap menindak siapa pun yang terbukti berkemampuan melakukannya.

Pj Bupati Bekasi, Dani Ramdan bahkan secara tegas menuturkan, meski pelaku hanya pungli meski Rp100 ribu, diminta mendorong agar UPP memprosesnya secara hukum.

BACA JUGA: Beasiswa Kacer Bagi Pelajar di Karawang Sudah Didistribusikan, Cek dan Gunakan untuk Kepentingan Belajar!

Penjabat (Pj) Bupati Bekasi Dani Ramdan menegaskan tujuan pembentukan UPP Saber Pungli demi meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Bekasi. Sebelumnya sudah dilakukan sosialisasi, maka tahun 2023 ini UPP Saber Pungli akan melakukan penindakan terkait pungli.

BACA JUGA: 30 Rumah di Desa Cilembu Sumedang Sudah Terang Berkat Bantuan CSR

“Disinyalir masih ada pelayanan publik disertai pungli. Tahun lalu kita sudah banyak melakukan sosialisasi. Jadi saya mendorong di tahun 2023 kita mulai bertindak,” ujar Dani, Selasa (10/1). 

UPP Saber Pungli tidak akan segan-segan menindak pelaku pungli. "Ya masuk pidana korupsi walaupun hanya memungut seratus, dua ratus ribu misalnya. Kalau tertangkap dan terbukti masuknya Tipikor. Jadi cukup berat," tegasnya. 

BACA JUGA: Larangan Peredaran Cikibul di Jabar Masih Dikaji, Menyusul Kasus di Kota Bekasi

Dia memastikan UPP Sabre Pungli akan menerima layanan pengaduan praktik pungli. Masyarakat bisa mengadukan dugaan pungli dengan menyertakan bukti yang ada. 

"Kita akan umumkan hotline, masyarakat bisa lapor melalui hotline. Tapi, tentu lapor juga harus disertai bukti yang cukup kuat karena jangan sampai juga fitnah," tulisnya. 

BACA JUGA: Pemkot Bekasi Segera Selesaikan Pencairan Gaji TKK

Anggota UPP Saber Pungli dibentuk dari unsur-unsur yang terbanyak dari Polres Metro Bekasi, Kejaksaan Negeri (Kejari), dan Inspektorat. (bbs/mhs)

Sumber: