Pemkot Bekasi Didesak Putus PKS dengan Pengembang Revitalisasi Pasar Kranji

KARAWANGBEKASI.DISWAY.ID - Pedagang Pasar Kranji, Bekasi Barat, Kota Bekasi terus mendesak Pemerintah Kota Bekasi segera mengambil kesimpulan untuk memutus perjanjian kerja sama (PKS) dengan pihak pengembang terkait revitalisasi.

"Kami pedagang sudah tahu, jika pihak kedua yang ditunjuk dalam revitalisasi Pasar Kranji tidak akan mampu meneruskan pembangunan Pasar Kranji jika tidak ada investor yang mendukung,"ungkap Sri Mulyono tokoh pedagang Pasar Kranji kepada KBE, Senin (6/2/2023).

Dikatakan bahwa pedagang resmi yang telah membayar down payment (DP) sudah tidak percaya bahwa pihak pengembang dalam revitalisasi Pasar Kranji mampu meneruskan revitalisasi Pasar Kranji. Bahkan pedagang resmi yang telah membayar DP terus mendesak untuk segera menggelar aksi.

BACA JUGA:Baru Dua Calon Resmi Mendaftar Calon Ketua Koni Kota Bekasi

Namun, jelasnya masih ditahan dan dikoordinasikan sambil menunggu kinerja pemerintah bersama BPKP dalam menyelesaikan proses investigasi menyuruh. Saat ini BPKP tengah bekerja dan akan turun ke pedagang langsung.

"Kami pedagang sudah menyiapkan semua dokumen, seperti pembayaran, kondisi TPS dan lainnya untuk diserahkan ke pihak BPKP, " tegas Sri Mulyono.

BACA JUGA:10 Anggota PKD Kecamatan Cilebar Resmi Dilantik, Ini Daftar Namanya

Untuk itu Sri Mulyono menginginkan untuk tidak ada intervensi kepada pihak BPKP oleh siapapun. Biarkan BPKP menyelesaikan tugasnya secara maksimal jangan ada campur tangan apalagi tekanan.

"Ga ada rumusnya, ga ada modal mau untung besar, " ucap Sri Mulyono mengibaratkan pihak pengembang dalam revitalisasi Pasar Kranji.

BACA JUGA:Ratusan Ruang Kelas Akan Direnovasi Disdikpora Karawang, Ini Rinciannya

Pasalnya siapa pun investor yang masuk tidak akan ada yang mau melanjutkan revitalisasi jika skema bagi hasilnya seperti yang diminta pihak kedua sekarang.

"Mana ada investor yang mau membantu jika dari hasil penjualan sepertiganya didapatkan pemodal. Sementara yang hanya duduk manis mendapatkan bagian 2/3, " ungkapnya meminta pemerintah secepatnya mengambil keputusan.

BACA JUGA:Gubernur Instruksikan Perangkat Daerah di Jabar Petakan Dinamika Program Petani Milenial

Dikonfirmasi kapan pedagang resmi akan melaksanakan aksi mendesak pengembang dalam revitalisasi diganti ke Pemkot Bekasi. Sri Mulyono mengatakan masih menunggu kerja Pemkot Bekasi dengan pihak BPKP Perwakilan Jabar.

Sumber: