Inspektur BKKBN Pusat Jadikan DPPKB Karawang Percontohan Nasional, Ini Sebabnya..

KARAWANGBEKASI.DISWAY.ID - Plh Inspektur BKKBN RI Wahyuniati memuji keseriusan Pemerintah Kabupaten Karawang dalam implementasi Permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Keseriusan itu ditunjukkan oleh Pemkab Karawang melalui pembentukan secara khusus OPD KB yang mencakup program Bangga Kencana sesuai dengan keinginan pemerintah pusat. Menurutnya, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Karawang bisa menjadi acuan daerah lain di Indonesia dalam menjalankan OPD KB. 

"Dari hasil evaluasi ini saya melihat seluruh program yang ada di SIPD (BKKBN) ini sudah di adopsi semua oleh Karawang. Penganggarannya juga sudah sesuai dengan SIPD Kemendagri," ujar Wahyuniati saat diwawancarai KBE, Senin, (30/12) di Kantor DPPKB Karawang. 

Menurut, idealnya OPD KB di daerah seluruh Indonesia itu berdiri sendiri seperti di Kabupaten Karawang. Pasalnya, program Bangga Kencana turunan BKKBN itu sangat banyak dan harus fokus implementasinya. 

"Tentu saja dari nomenklatur kebijakan OPD KB yang berdiri sendiri itu yang paling kuat. Karena nanti bidang di bawahnya juga merepresentasikan seluruh urusan. Seperti yang ada di Karawang ini, ada tiga bidang yang merepresentasikan Program Bangga Kencana," jelasnya. 

BACA JUGA:''Midnight In The Forest'', Tahun Baruan di Bekasi Serasa Masuk ke Dalam Hutan Fantasi? Yuk Mari Kemari!

BACA JUGA:RSUD Jatisari Luncurkan Dua Layanan Terbaru di Momen Anniversary Ke-4, Bentuk Komitmen Layanan Terbaik

Dalam moment ini, Wahyuniati mendorong semua kepala daerah untuk memanfaatkan momentum BKKBN yang menjadi Kementerian Kependudukan dan Ketahanan Keluarga. "Karena OPD KB yang baik itu yang utuh, yang berdiri sendiri. Saya rasa Karawang sudah sangat baik ya," tandasnya. 

"Jika memungkinkan secara fiskal dan secara unsur dari pembentukan kelembagaan itu, lebih baik PPKB menjadi dinas utuh seperti disini (Karawang)," imbuhnya. 

Secara keseluruhan, lanjut Wahyuniati, keberhasilan pengelolaan OPD KB di Karawang dianggap sudah baik. Namun, proses evaluasinya masih berjalan dan belum menyeluruh. "Jika dilihat dari hasil sementara ini sudah baik ya, secara kinerja, kebijakan, implementasi, dan pemanfaatannya sudah baik," ujarnya. 

Sementara itu, Kepala DPPKB Karawang Sofiah melalui Sekretarisnya Imam Bahanan menyambut baik upaya Inspektorat BKKBN Pusat dalam memberikan evaluasi sebagaimana dimaksud. Menurut Imam, pihaknya akan terus berupaya meningkatkan kinerja serta menyelaraskan program dengan pemerintah pusat untuk tujuan yang lebih baik. 

BACA JUGA:Antisipasi Lonjakan Sampah Jelang Tahun Baru 2025, DLH Karawang Bentuk Tim Pemantau Penanggulangan Sampah

BACA JUGA:Tenggelam di Sungai Citarum, Jasad Bocah 7 Tahun Berhasil Ditemukan, Begini Kondisinya

"Kalau hasilnya seperti apa itu belum selesai ya karena masih ada besok, tapi jika mengutip arahan Inspektorat kami dianggap sudah cukup baik. Meski begitu kami masih harus meningkatkan beberapa hal untuk lebih baik. Semua masukan dan evaluasi ini akan menjadi bensin bagi kami bekerja lebih baik lagi di tahun depan," kata Imam. (wyd)

Sumber: