Ledakan Investasi Industri di Bekasi Bikin UMKM Terjepit, Ini Biang Keroknya...

KARAWANGBEKASI.DISWAY.ID – Ledakan investasi industri besar-besaran di Kabupaten Bekasi tidak serta-merta mengangkat derajat pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) lokal.

Di tengah deretan pabrik canggih dan data center miliaran rupiah, pengusaha lokal justru tercecer di pinggir arena. 

Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Bekasi, Alvin Ramsan, menyebut banyak UMKM tak punya bekal sertifikasi, kompetensi, bahkan akses yang memadai untuk masuk ke sistem industri.

“Kita ini kaya di rumah sendiri, tapi nggak bisa ikut makan. Industri tumbuh, tapi UMKM kita belum mampu masuk ke dalamnya karena tak punya sertifikasi, kompetensi, dan akses,” tegas Alvin Ramsan saat ditemui Cikarang Ekspres usai Musyawarah Cabang HIPMI Bekasi, belum lama ini.

Bekasi adalah primadona investasi. Data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)  Kabupaten Bekasi menunjukkan lonjakan masuknya investor di sektor data center, otomasi industri, dan manufaktur berbasis teknologi tinggi. 

Namun demikian, jenis investasi ini tergolong padat modal, yang menyerap tenaga kerja lebih sedikit dan menuntut keahlian tinggi berbeda dengan padat karya yang selama ini menyerap banyak pekerja dan memberi peluang lebih luas bagi UMKM lokal.

“Investasi kita sekarang bukan yang butuh banyak SDM. Mereka bawa teknologi, alat berat, dan sistem internal sendiri. Kalau pelaku usaha lokal tidak naik kelas, ya cuma jadi penonton,” ujar dia.

Menurut Alvin, masalah utama yang menghambat UMKM masuk ke industri bukan semata modal, melainkan sistemik. Minimnya sertifikasi, tidak adanya kompetensi teknis yang diakui, serta sulitnya menembus jaringan industri membuat pelaku UMKM terasing di tengah gelombang pembangunan.

“Sekarang itu nggak bisa cuma datang ke pabrik lalu bilang mau kerjasama. Tanpa referensi, tanpa jejaring, bahkan orang lokal pun susah tembus. Apalagi kalau tidak punya legalitas dan sertifikasi yang dibutuhkan industri,” jelasnya.

Alvin juga menyinggung dampak tidak langsung dari kebijakan efisiensi anggaran daerah. Meski belum terasa signifikan di sektor industri, pelaku usaha yang biasa bermain di proyek pemerintah (B2G) mulai kehilangan peluang.

“Yang B2B masih oke. Tapi yang B2G mulai berat. Pemda banyak melakukan efisiensi. Proyek dikurangi. Peluang makin sempit,” tambahnya.

Untuk merespons situasi tersebut, HIPMI Bekasi menggencarkan program kaderisasi lewat HIPMI PT dan HIPMI Akademi. Sasarannya: mencetak pengusaha baru dari kalangan mahasiswa dan masyarakat umum yang bisa bersaing secara legal, kompeten, dan profesional.

“HIPMI PT menyasar mahasiswa agar lulus jadi pengusaha, bukan pencari kerja. HIPMI Akademi untuk masyarakat umum yang belum punya perusahaan, tapi punya tekad kuat,” ujar Alvin.

HIPMI juga berencana menyusun struktur kepengurusan baru secara selektif, hanya memilih pengurus yang punya kapasitas dan kemauan untuk kerja nyata.

Sumber: