Tak Mampu Bayar Pemasangan Baru, Ratusan Rumah Petani di Kebonpedes Sukabumi Masih Gelap Gulita

Tak Mampu Bayar Pemasangan Baru, Ratusan Rumah Petani di Kebonpedes Sukabumi Masih Gelap Gulita

Ilustrasi rumah belum dialiri listrik--

“Tapi ada juga warga yang tidak sedikit tidak menggunakan penerangan atau gelap gulita,” imbuhnya.

BACA JUGA:702 Kontingen Kwartir Pramuka se-Jabar Ikuti Perkemahan Wirakarya Daerah

Pihaknya juga mengaku dilema. Lantaran, banyaknya rumah warga yang belum teraliri listrik hingga mencapai 200 lebih rumah tersebut, tidak bisa ditutup oleh anggaran dari dana desa untuk pemasangan kWh.

“Mungkin dari desa bisa kita bantu 1 atau 2 rumah saja, tapi selanjutnya saya minta tolong juga untuk pihak terkait agar bisa melihat dan langsung turun ke lokasi supaya membantu warga kami yang belum teraliri listrik,” bebernya.

BACA JUGA:Kabupaten Bekasi Juara Umum Porprov 2022, PJ Bupati : Kemenangan Sang Juara Sejati

Ratusan warga yang berada di desa tersebut, sangat mengharapkan adanya bantuan untuk pemasangan kWh gratis. Untuk itu, kedepannya pemerintah Desa Sasagaran akan melakukan koordinasi secara intensif dengan dinas terkait dan PT PLN agar ada solusi untuk pemasangan kWh gratis bagi warga tidak mampu yang berada di wilayah desa yang tengah dipimpinnya tersebut.

Deni mengakui bahwa dia baru menjabat sebagai Kades 6 bulan. Sedangkan perhitungan dari satu rumah itu untuk biaya pemasangan kWh sekitar Rp1 juta. 

BACA JUGA:Porprov Jabar XIV, Kabupaten Bekasi Juara Umum

"Kemarin warga yang tidak mampu terbantu dengan adanya bantuan sebanyak 39 kWh gratis dari anggota DPR RI Ribka Tjiptaning,” paparnya.

”ESDM itu, cuman 160. Nah, divalidasi lagi akhirnya ada 122. Tapi, untuk di Desa Sasagaran ini, ada 200 rumah yang teraliri listrik. Nanti, saya akan evaluasi lagi tim ini,” katanya.

BACA JUGA:Kasus Dugaan Pungli PTSL Jatimurni Berlanjut, Kasat: Tidak Ada Cabut Laporan

Anggota DPR RI Ribka Tjiptaning mengatakan, akan mendorong bantuan agar seluruh warga yang belum teraliri listrik di wilayah tersebut agar dapat teraliri listrik sebagaimana mestinya.

Menurutnya, tidak sinkronisasi data tersebut, dimungkinkan terjadi karena double pendataan pada kartu keluarga atau dilihat dari prioritas keluarga yang tidak mampu. “Pada 2023 nanti, kita bisa dapat 800 bantuan pemasangan kWh, pasti di desa ini juga akan tercover,” bebernya.

BACA JUGA:Miris, Program PTSL di Jatimurni Diduga Jadi Bancakan Oknum ASN

Legislator asal Senayan ini tetap akan berkomitmen agar masyarakat pra sejahtera yang berada di wilayah Kota dan Kabupaten Sukabumi dapat menikmati listrik secara gratis.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: