Setelah Aksi Tuntut Masa Jabatan Bisa 9 Tahun, Sekarang APDESI Minta Masa Menjabat Kades 27 Tahun?

"Apa yang diusulkan itu merupakan janji politik beberapa Parpol, ketika barang ini tidak selesai sebelum Pemilu, maka ini hanya gombal,"jelasnya.

BACA JUGA:Alamak, Baru Setahun Dibangun Tanggul Sungai Citarum di Muargembong Ambrol

"ini hanya janji palsu, PHP. Maka kita mendorong agar revisi itu dilakukan dan masuk Prolegnas 2023. Kalau tidak masuk berarti ini hanya bualan aja tidak serius,"tambah dia.

Sunan menambahkan, pihaknya juga meminta APBN 2024 mendatang memberikan formulasi besaran dana desa sebesar 7-10% atau minimal Rp 150 triliun. Hal tersebut perlu dilakukan untuk memaksimalkan pembangunan desa.

BACA JUGA:Masih Berulah, THM di Sky Restauran Akhirnya Ditutup Paksa Warga

"Peningkatan dana desa akan memberi manfaat untuk pembangunan desa sebagai penopang ekonomi nasional. Presentasi 2,56% dari APBN saat ini dirasakan sangat kecil jika membandingkan luas wilayah Indonesia yang 91% adalah desa, dengan penduduk 85,1% tinggal di desa," kata dia.

"Dengan peningkatan dana desa, kita akan melihat desa-desa di Indonesia akan tumbuh lebih maju, lebih mandiri. Kami mengharapkan keseriusan pemerintah dan khususnya DPR RI untuk mewujudkan jika benar benar partai politik dan DPR ingin disebut peduli akan pembangunan Desa," imbuhnya.

BACA JUGA:PKB Dukung Perpanjangan Masa Jabatan Kades 9 Tahun, Parpol Lain Menyusul

Selain Apdesi, dalam jumpa pers juga diikuti dua organisasi perangkat desa lainnya, yakni asosiasi badan permusyawarahan desa nasional (DPP Abpednas), dan persatuan perangkat desa seluruh Indonesia (DPN PPDI).

BACA JUGA:Ternyata Ini Penyebabnya Kades Ngotot Ingin Masa Jabatan Jadi 9 Tahun

Sebagai informasi, tiga asosiasi tersebut bukan merupakan bagian dari Papdesi yang pada Selasa (17/1) pekan lalu melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI.***

 

Sumber: