Wakil Ketua DPRD Jabar Soroti Banyak BUMD yang Masih Merugi, Bakal Diaudit dan Dikaji

Jabar, Disway.id- Wakil Ketua DPRD Jabar, MQ Iswara menyoroti terkait masih banyaknya badan usaha milik daerah atau BUMD yang belum maksimal dalam penerimaan pajak atau pendapatan daerahnya.

Menurut Iswara, pemerintah membuat BUMD itu sebagai unit usaha yang harapannya dapat menambah pendapatan asli daerah atau PAD, bukan justru membebani APBD, untuk mendukung bukan didukung dari segi keuangan dan lainnya.

"Ya dari 41 BUMD di Jabar masih banyak dalam tanda kutip merugi tapi masih tetap beroperasional, hanya mereka beberapa yang bertahan menunggu kucuran adanya penyertaan modal," katanya, Kamis(26/6/2025).

BACA JUGA:DPRD Jabar Usulkan Sanksi Untuk BUMD Yang Merugi

Iswara pun berterima kasih pada Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi yang dengan komitmennya untuk menjadikan kembali BUMD menjadi BUMD yang sehat dan saat ini sedang dalam kajian sekaligus audit.

Dalam kajian itu, lanjutnya, tentu akan mengkategorikan BUMD yang sehat, sakit, dan parah.

“Jadi, sebetulnya bisa dilakukan pencegahan dini. Tapi, karena mungkin BUMD itu merasa ah nanti juga ditambah lagi penyertaan modalnya, nah pemikiran itu yang repot,” katanya.

BACA JUGA:Sentil Kepala OPD dan BUMD Absen Paripurna, Wakil Ketua DPRD Jabar: Hanya Semangat Saat Ajukan Anggaran

Lebih parahnya, kata Iswara, ialah ketidakmampuan BUMD sebagai Perseroda yang mempekerjakan pihak ketuga untuk bermitra, sehingga tak ada yang menaruh sahamnya di BUMD itu.

Disinggung terkait kondisi BUMD yang levelnya sedang alias bisa diperbaiki, Iswara menyebut perlu dilihat dahulu dari hasil audit dan kajiannya.

"Nah, nanti kan tahu BUMD mana saja yang harus dieliminasi atau bila perlu dimerger jika unit usahanya sama atau mendekati. Tapi, persoalan hari ini kan kita lihat secara sepintas terlalu ambisinya dalam mengembangkan unit usaha.

BACA JUGA:Aturan Baru BUMD Jabar, Bapemperda : Direksi Tak Bagi Deviden Siap-siap Dicopot

Jadi, tak berfokus pada hal ketika BUMD ini dibentuk, sehingga akhirnya yang terjadi justru penambahan unit-unit dan personel, dan ujungnya enggak jalan serta menjadi sebuah kegagalan direksi, dan harusnya direksi itu mundur," ujarnya. (Kay)

 

Sumber: