Didemo Pengangguran Kabupaten Bekasi, Kadisnaker Ngaku Penyerapan Naker Masih Minim

CIKARANG PUSAT- Kepala Disnaker Kabupaten Bekasi, Edi Rochyadi mengatakan pihaknya mengakui bahwasanya masih minim penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Bekasi, untuk sampai saat ini penyerapan tenaga kerja dari Januari hingga Agustus ini baru sekitar 6000an tenaga kerja dari target tahun ini sampai 18 ribu atau sampai 20 ribuan tenaga kerja.

"Oleh karena itu kami memberikan solusi untuk buka lapangan kerja baru dengan melalui pelatihan wirausaha dan untuk tenaga kerja belum mempunyai skil untuk dilatih. Cenderung perusahaan tidak ada penerimaan," kata Edi.

Ia pun menjawab atas tuntutan massa aksi yang ingin Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Pengangguran (TKP3) untuk di bubarkan, menurut Edi dibubarkan itu kan hanya usulan namanya demonstrasi nanti disampaikan pihaknya akan evaluasi satgas tersebut mungkin ada yang kurang dari tim itu mungkin ada masukan dan nanti pihaknya perbaiki kedepannya.

BACA JUGA:Disnaker dan PJ Bupati Bekasi Didemo Kelompok Masyarakat Pengangguran

"Kita akan terus evaluasi tim itu tidak harus dibubarin dimana yang lemah serta kurang kita perbaiki," kata Edi.

Ia pun menjelaskan bahwa tidak semerta-merta untuk dibubarkan pasalnya bentuknya baru 1 tahun dan satgas itu jadi belum bisa menilai efektif atau tidaknya karena proses masih perlu waktu dan jangkauan luas untuk program pengentasan pengangguran di Kabupaten Bekasi.

"Satga itu sudah melakukan sosialisasi dan pelatihan bagi tenaga kerja, butuh waktu, kami akan terus evaluasi," tandasnya.

BACA JUGA:SMKN 1 Cikbar Bakal Gelar Reoni Akbar Lintas Generasi

Sebelumnya, Ditengah isu carut-marut  program pengentasan pengangguran di wilayah Kabupaten Bekasi. Dinas Tenagakerja maupun Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Pengangguran  (TKP3) dianggap minim aksi dalam menyikapi keluhan masyrakat khususnya para pencari kerja. Takayal, sikap cuek Disnaker dan TKP3 pun menimbulkan  gejolak di masyarakat. 

Bahkan, baru-baru ini mahasiswa dan pencari kerja di Kabupaten Bekasi nekad  menantang Pj Bupati Dani Ramdan untuk berdebat terkait program pengentasan pengangguran yang di cap hanya sebatas seremonial semata. 

Seolah mengamini keluhan masyarakat dan pengangguran, Komisi lV DPRD  Kabupaten Bekasi pun membenarkan bahwa Pemkab Bekasi melalui Dinsaker dalam pembentukan TKP3 dianggap hanya menghamburkan APBD Kabupaten Bekasi. Sebab, kehadiran mereka dalam program penurunan angka pengangguran dirasakan masih sangat minim atau bahkan nol besar karena meleset jauh dari apa yang  ditargetkan.

BACA JUGA:Rembuk PPDB Jabar 2023, Dinas Pendidikan Jawa Barat jamin PPDB 2023 transparan dan akuntabel

"Kami DPRD merasa prihatin atas kinerja Disnaker yang saat ini program belum kongrit untuk mengurangi pengangguran dan harus ada perubahan yang nyata oleh PJ Bupati Bekasi serta harus ada keseriusan,” kata Anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten, Fatma Hanum kepada Cikarang Ekspres, Senin (31/7) kemarin.

Sumber: