Targetkan Selesai Januari, Pemkot Bakal Evaluasi Total PKS Pasar Kranji Baru

Sementara itu ditempat sama, Kepala Bagian Kerjasama (KS) Pemkot Bekasi Kustantinah, dikonfirmasi terkait kerja sama dengan pihak kedua mengakui bahwa PKS tidak ada persoalan.

BACA JUGA:UMP Jabar 2023 Naik 7,88 Persen

Namun yang bermasalah saat ini soal kewajiban pihak kedua. 

"Yang bermasalah sekarang terkait revitalisasi pasar Kranji itu adalah kewajiban dari pengembang, selaku pihak kedua yang ditunjuk dan belum dipenuhi sampai sekarang," tegasnya. 

Menurut dia ketika dilakukan evaluasi ada ketidak sesuaian. Bahkan berdasarkan surat dari Disperin terkait wan prestasi. Bahkan tunggakan kewajiban pihak kedua sebesar Rp8, 1 miliar belum terselesaikan. 

BACA JUGA:Pemerintah Dianggap Lakukan Pembiaran Terkait Revitalisasi Pasar Kranji

Lebih lanjut dikatakan, perihal pemutusan kontrak dengan pihak kedua, Kustantinah mengatakan, gak itu harus melalui banyak hal. Terutama terkait administrasi seperti teguran 1, 2 dan 3. 

"Kita akan melihat benar tidak bahwa pihak kedua memiliki kemampuan secara finansial. Itu juga harus dilihat dari laporan keuangan pihak pengembang," ujarnya. 

BACA JUGA:Revitalisasi Pasar Kranji Tahap Pertama Dimulai

Ditegaskan, pemerintah kota Bekasi tidak akan gegabah dalam pemutusan kontrak, karena harus dipikirkan apa kelanjutan selanjutnya.

Seperti pedagang juga harus dilindungi kelanjutan pembangunan seperti apa misalkan diputus itu sedang dicarikan. 

Presiden Direktur PT ABB Iwan Hartono secara terpisah menyebutkan, komitmennya untuk menuntaskan tugas tanggung jawab menyelesaikan pembangunan pasar Kranji. 

BACA JUGA:APBD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2023 Sebesar Rp5,93 Triliun

Dia berharap ke pemkot memberikan kemudahan rangsangan. Bagi investor PT. ABB kata Iwan Hartono akan memenuhi kewajiban dan sesuai dengan jadwal pasar ini akan terbangun. ***

Sumber: