Politisi PKS Bekasi Sebut Perhatian Kesejahteraan Kader Posyandu Minim, Insentif Rp500 Ribu Dibagi 9 Orang

KARAWBEKASI.DISWAY.ID - Politisi PKS Kabupaten Bekasi menilai perhatian pemerintah kepada kader Posyandu minim. Insentif Rp500 ribu bisa dibagi untuk 9 orang.

Hal itu berdasarkan laporan dari Himpunan Kader Penyuluh Indonesia (Hikapindo), besaran insentif yang diberikan kepada kader posyandu sangat kecil.

Demikian disampaikan Muhammad Nuh juga sebagai Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Bekasi dengan meminta agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi lebih memperhatikan nasib kader posyandu.

BACA JUGA:Kegiatan Komunitas Dongkrak Okupansi Hotel di Pangandaran Sepekan Terakhir

"Mereka relawan, ada honornya, tapi tidak tetap, ada yang dapat Rp 500 ribu per posyandu, tapi dibagi 9 orang kader posyandu. Ada yang Rp 200 ribu, dibagi beberapa orang," ujar M Nuh saat dikonfirmasi, Jumat (26/5/2023).

Sementara itu, terdapat 21 ribu kader posyandu yang tersebar di 2.800 titik posyandu se-Kabupaten Bekasi. Idealnya kata dia, satu posyandu diisi oleh lebih dari lima orang kader.

BACA JUGA:Kebun Binatang Bandung Jadi Kambing Hitam Terkait Penipuan Lowongan Pekerjaan

"Rata-rata per posyandu standarnya ada lima atau enam orang, tapi diberbagai tempat ada yang sampai 12 orang. Karena itu sifatnya kan kontributif dari masyarakat. Mereka kan warga yang ada di sekitar posyandu juga," tuturnya.

Perhatian kepada kader disebutkannya sangat penting dikarenakan kader posyandu sangat bisa diberdayakan untuk meningkatkan standar kesehatan di masyarakat tingkat bawah.

BACA JUGA:Sabotase Running Text, Pemkot Bekasi Tindaklanjuti Peretas

Meski insentif minim diperhatikan, kader posyandu terbukti menjalankan fungsinya dengan baik dan melayani masyarakat dalam perannya membantu Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi.

"Jika kesejahteraan mereka bagus, saya pikir sejumlah persoalan kesehatan di masyarakat bisa selesai,"paparnya.

BACA JUGA:Berulah Lagi, Oknum Ormas 'Palak' Pekerja Tower Telekomunikasi di Bekasi

teruta terkait stunting atau gizi buruk yang sekarang digencarkan oleh pemerintah, seperti KB dan lainnya.

Sumber: