Raker PKN 2023 Sukses Rumuskan Agenda Program Strategis
DPP PKN selesai menggelar Raker pemantapan program 2023, dengan menghasilkan berbagai program strategis, Sabtu (4/2/2023)-foto M Amin-
Para anggota PKN, dalam Raker berharap keberadaan PKN tidak hanya di rasakan oleh masyarakat di wilayah Jabodetabek, sehingga pengurus dan anggota mendorong agar PKN bisa dirasakan di daerah.
BACA JUGA:Hasil Rekonstruksi Mahasiswa UI asal Kota Bekasi, Tewas Terlindas Setelah Jatuh ke Kanan
Kesempatan itu Bang Rait, menyampaikan bahwa pembahasan lainnya terkait sumber dana PKN.
Ia menjelaskan bahwa selama ini sumber dana PKN hanya dari hasil jasa hukum melalui subsidi silang. Sehingga melalui Raker selain merumuskan program kerja juga berhasil disepakati bersama kedepan akan ada iuran anggota.
"Dari kemarin sudah di pastikan akan dibuat di AD/ART ada iuran anggota tidak wajib. Sekarang akan dibuat himbauan nanti ada namanya anggota dukungan dana operasional untuk PKN sebagai bukti kecintaan yang tak disebutkan namanya,"ujarnya.
Karena dalam PKN jelas Bang Rait, ada namanya badan Konektivitas, perannya akan mengajak para pengusaha yang cinta tanah air untuk berdonasi atas sebuah pekerjaan yang dilihatkan kepadanya seperti pemberdayaan masyarakat.
BACA JUGA:Kabar Anggota PPS Hasil Naturalisasi di KPU Kota Bekasi Menyeruak, Menarik!
Pemberdayaan kepada masyarakat yang dilaksanakan PKN itu meliputi gerakan aksi sadar narkoba, miras tawuran anak remaja. Sehingga akan menarik pengusaha yang cinta tanah air.
Dana dari donatur itu semua akan dialokasi untuk kegiatan sosial, tidak ada untuk PKN. Karena untuk operasional kantor seperti ATK dan staf telah ada porsi dari jasa hukum yang dikerjakan dari kegiatan subsidi silang.
BACA JUGA:ATR/BPN Kota Bekasi Pasang 3.185 Patok Batas di Jatisampurna
"Selama ini PKN belum memiliki sumber dana selain dari bagi hasil jasa hukum. Harusnya ada dari Kesbangpol atau Kemenkum HAM,"tandasnya.
Kesimpulannya dalam waktu dekat PKN akan mendirikan LKBH di wilayah Jakarta Timur, untuk selanjutnya pendirian DPC atau DPD tingkat daerah akan diawali dengan pendirian LKBH.
BACA JUGA:Sosok Suami Peggy Melati Sukma Ternyata Bukan Orang Sembarang, Ini Profil Singkatnya
"PKN ini selain di dalamnya ada LKBH juga ada kantor hukum DM Law firm yang akan mengerjakan tugasnya berdasarkan kantor hukum karena banyak orang kaya memerlukan jasa pengacara profesional dalam menyelesaikan masalah hukum,"pungkasnya menyebut saat ini DM Law firm tengah fokus pada penangangan kasus Olympic.***
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: