5 Anggota DPRD di Panggil KPK Terkait Kasus Bandung Smart City

KARAWANGBEKASI.DISWAY.ID -  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan lima anggota DPRD Bandung terkait kasus dugaan suap proyek pengadaan CCTV dan internet untuk layanan digital Bandung Smart City di Pemerintah Kota Bandung, Jawa Barat.

Kelima legislator Bandung itu yakni Riana, Yudi Cahyadi, Hasan Faozi, Ferry Cahyadi, dan Tedy Rusmawan.

"Pemeriksaan dilakukan di Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah IV Bandung, Jalan Jawa Nomor 8-10, Babakan Ciamis, Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat," ujar Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (11/5).

 BACA JUGA:Daftarkan 120 Bacaleg Ke KPU Jabar, DPW Nasdem Incar 15 Kursi

Selain kelima anggota DPRD tersebut, tim penyidik juga turut memeriksa ajudan Teddy Rusmawan bernama Orchid Darmanugraha, Kabid Angkutan dan Pengujian (PNS Dishub Kota Bandung) Asep Kurnia dan seorang pihak swasta Febi.

Mereka akan diperiksa untuk melengkapi berkas penyidikan Wali Kota nonaktif Bandung Yana Mulyana. Dalam kasus ini Yana Mulyana dijadikan tersangka bersama Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Bandung Dadang Darmawan, Sekretaris Dishub Bandung Khairul Rijal, Direktur PT Sarana Mitra Adiguna (PT SMA) Benny, Manager PT SMA Andreas Guntoro, dan CEO PT Citra Jelajah Informatika (PT CIFO) Sony Setiadi.

 BACA JUGA:KPK Segera Umumkan Tersangka Korupsi WC Sultan di Kabupaten Bekasi

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron membeberkan awal mula mereka menerima suap. Sekitar Agustus 2022, Andreas Guntoro dan Sony Setiadi menemui Yana Mulyana di Pendopo Wali Kota.

Mereka berharap mendapat proyek pengadaan CCTV pada Dinas Perhubungan dan Dinas Komunikasi dan Informatika Bandung. Pertemuan tersebut difasilitasi Khairul Rijal.

 BACA JUGA:Disebut Sarat Kepentingan Politik dalam Kasus Staycation, Nyumarno Beri Komentar Menohok

Kemudian pada Desember 2022 Sony Setiadi kembali menemui Yana Mulyana bersama dengan Khairul Rijal.

Dalam pertemuan ini ada pemberian sejumlah uang dari Sony kepada Yana dan Dadang untuk mengondisikan agar PT CIFO mendapat proyek pengadaan jasa internet di Dishub Bandung.

 BACA JUGA:Dedi Mulyadi Mundur dari Golkar dan DPR RI, Fokus jadi Youtuber?

Penerimaan uang terjadi melalui Rizal Hilman selaku sekretaris pribadi sekaligus orang kepercayaan Yana Mulyana. Namun KPK tak merinci nominal uang yang diberikan Sony kepada Yana dan Dadang.

"Atas pemberian uang tersebut, PT CIFO dinyatakan sebagai pemenang proyek penyediaan jasa internet (ISP) di Dishub Pemkot Bandung dengan nilai proyek Rp2,5 miliar," kata Ghufron.

 BACA JUGA:DPRD Jabar: Kerja Sama Pemprov Dengan Korea Selatan Jangan Hanya Sebatas Tanda Tangan di Kertas

Tak hanya itu, Ghufron menyebut, sekitar Januari 2023, Yana Mulyana bersama keluarga menerima fasilitas berlibur ke Thailand dari PT Sarana Mitra Adiguna (PT SMA).

Saat itu Kepala Dinas Perhubungan Bandung Dadang Darmawan dan Sekretaris Dinas Perhubungan Bandung Khairul Rijal juga turut serta.

Yana juga menerima sejumlah uang dari Andreas Guntoro melalui Khairul sebagai uang saku. Uang saku itu digunakan Yana untuk membeli sepasang sepatu merek LV.

 BACA JUGA:Presiden PKS Hadiri Giat Halalbihalal Purnabakti Pegawai Pemerintah Kota Bekasi

Tak hanya Yana, Kepala Dinas Perhubungan Bandung Dadang Darmawan juga saat itu menerima uang dari Andreas melalui Khairul karena memerintahkan pengubahan termin pembayaran kontrak pekerjaan jasa internet (ISP) senilai Rp 2,5 miliar dari tiga termin menjadi empat termin.

Setelah itu disepakati adanya pemberian uang untuk persiapan menyambut lebaran 2023 ini.

 BACA JUGA:TPA Sarimukti Tak Muat Lagi Tampung Sampah

"Diperoleh informasi, penyerahan uang dari SS (Sony Setiadi-CEO PT Citra Jelajah Informatika (PT CIFO)) dan AG (Andreas) untuk YM (Yana) memakai istilah 'nganter musang king'," kata Ghufron.

Sebagai bukti awal penerimaan uang oleh Yana Mulyana dan Dadan Darmawan melalui Khairul Rijal senilai sekitar Rp 924,6 juta.

 BACA JUGA:Ikuti Jejak Politik Suami, Jihan Fahira Eks Pemain Sinetron Daftar DPD RI Dapil Jabar

"Dari hasil pemeriksaan, tim KPK juga mendapatkan informasi dan data adanya penerimaan uang lainnya oleh YM selaku Wali Kota Bandung dari berbagai pihak yang masih akan terus di dalami lebih lanjut," kata Ghufron.

Yana, Dadang, dan Khairul yang dijerat sebagai penerima suap disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 200 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

 BACA JUGA:Pria Mabuk Bawa Pistol ke Kios Buah Rengasdengklok Ditangkap Polisi, Terancam 4 Tahun Penjara

Sementara Benny, Sony, dan Andreas selaku pemberi disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.***

Sumber: